jateng.jpnn.com, SEMARANG - Konten misleading (menyesatkan) di media sosial dinilai lebih berbahaya dibandingkan hoaks karena informasi yang disampaikan masih mengandung fakta, tetapi konteksnya telah dimanipulasi.
Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang sebenarnya menyesatkan.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana mengatakan kecepatan informasi di media sosial sering kali mengalahkan akurasi. Situasi itu kemudian mendorong munculnya berbagai konten misleading yang berpotensi menimbulkan dampak serius, termasuk persoalan hukum.
Menurutnya, hoaks merupakan informasi yang sepenuhnya tidak benar. Sementara itu, konten misleading dapat memuat fakta, tetapi fakta tersebut disajikan dengan konteks yang telah dipotong atau dimanipulasi.
“Kebenaran yang dipotong setengah-setengah dapat menjadi kebohongan yang utuh,” ujar Iwan, sapaan karib Setiawan Hendra Kelana dalam Diskusi Kelompok Terarah bertajuk Viral Boleh Hoaks Jangan! Efek Hukum Konten Misleading Media dan Influencer di Semarang, Kamis (13/8).
Iwan menjelaskan konten misleading memiliki berbagai bentuk. Di antaranya judul clickbait yang tidak sesuai dengan isi berita, pemotongan video tokoh publik, penggunaan kembali foto bencana lama seolah-olah merupakan peristiwa baru, hingga pemilihan data tertentu (cherry-picking) untuk membangun persepsi tertentu.
Sementara itu, PS Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditres Siber Polda Jawa Tengah Ipda Dodi Handoko mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan kecepatan sebagai tujuan utama dalam menyebarkan informasi.
Menurutnya, informasi yang viral seharusnya tetap didasarkan pada fakta dan akurasi. Sebab, kesalahan informasi yang terlanjur tersebar luas dapat menimbulkan dampak yang lebih besar.
