jpnn.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membahas penanganan aksi demonstrasi yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 saat menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan kepada Kapolri bahwa sesungguhnya ada dua peristiwa dalam gelombang aksi unjuk rasa tersebut, yakni demonstrasi dan kerusuhan.
Suasana saat kerusuhan pembakaran mobil dan Kantor DPRD Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (29/8/2025) malam. ANTARA/Darwin Fatir.
Terkait demonstrasi, Anis menyebut itu merupakan bagian HAM, hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi yang sejauh ini berjalan kondusif.
"Tetapi, kemudian, ada satu peristiwa lagi terkait kerusuhan yang itu korbannya cukup banyak," ujar Anis ketika dihubungi wartawan di Jakarta.
Menurut Anis, hingga saat ini ada ribuan orang yang ditangkap pihak kepolisian. Dari peninjauan lapangan di 13 provinsi dan 19 kabupaten/kota, Komnas HAM mendapati mayoritas massa aksi yang ditahan belum mendapatkan akses bantuan hukum.
Nah, dalam pertemuan dengan Kapolri, Komnas HAM berkoordinasi agar kepolisian di tingkat Polda, Polres dan Polsek memberikan akses atas bantuan hukum bagi mereka yang ditahan.
"Kemudian, juga memastikan mereka yang ditangkap, ditahan, ini tidak asal tangkap, tetapi benar karena memenuhi unsur," ujarnya.
