jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai pengalihan tanggung jawab utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kepada Kementerian Keuangan bukan solusi yang tepat.
Menurut Defiyan, langkah tersebut justru berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di sisi lain, dia mengingatkan kerugian yang terus dialami PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI juga tidak boleh dibiarkan karena dapat mengganggu keberlangsungan pelayanan transportasi publik.
"Pemindahan tanggung jawab utang Whoosh kepada Kementerian Keuangan jelas pilihan tidak tepat. Tetapi, membiarkan kerugian yang terus mendera BUMN PT KAI jelas akan berakibat malfungsi pelayanan transportasi kereta api, khususnya kereta cepat," kata Defiyan dalam keterangannya, Selasa (11/8).
Dia menilai penyelesaian persoalan keuangan Whoosh harus dilakukan dengan mengusut akar masalah proyek tersebut, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab sejak tahap pembangunan hingga pengelolaan.
Defiyan juga meminta penyelesaian persoalan utang tidak dilakukan dengan membebankan seluruh tanggung jawab kepada APBN.
"BPI Danantara yang harus mengambil alih tanggung jawab tersebut, dan bukan APBN!" tegasnya.
Defiyan menyoroti kondisi keuangan PT KAI yang pada 2024 mencatat kerugian sebesar Rp4,195 triliun.
