Sejumlah penggiat literasi mengatakan pemerintah Indonesia masih belum menempatkan buku dan literasi sebagai prioritas utama.
Maman Suherman, seorang advokat literasi, mengatakan salah satu indikator yang bisa dilihat adalah menurunnya anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpunas.
Anggaran untuk Perpusnas di tahun ini tercatat Rp 377 miliar, atau turun 37 persen dibandingkan anggaran di awal tahun 2025.
Maman meragukan Indonesia bisa meningkatkan kualitas perpustakaan, jika anggarannya saat ini hanya “tinggal ratusan miliar” rupiah.
"Bagaimana merawat naskah-naskah kuno? Bagaimana meningkatkan kualitas pustakawan di berbagai daerah? Kegiatan-kegiatan literasi itu enggak mungkin dengan anggaran nol," katanya.
Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso mengatakan pihaknya terus berupaya agar layanan perpustakaan tetap berjalan, meski menghadapi tantangan anggaran.
"Penyesuaian anggaran pada tahun 2026 tentu menjadi tantangan yang harus kami respons secara bijak dan adaptif," ujarnya kepada ABC Indonesia.
Ia menambahkan bahwa anggaran yang lebih rendah “tidak mengurangi komitmen kami untuk tetap memperkuat layanan publik Perpustakaan Nasional.”
