jpnn.com - TANJUNG PINANG - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu mengunjungi Sekolah Rakyat Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Kamis (30/10).
Kegiatan itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meninjau efektivitas program pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan yang dijalankan di daerah.
Sekolah Rakyat Kota Tanjung Pinang saat ini menampung 65 siswa aktif, terdiri dari 30 siswa jenjang Sekolah Dasar, 17 siswa Sekolah Menengah Pertama, dan 18 siswa Sekolah Menengah Atas.
Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang telah mengajukan 100 calon siswa kepada Kementerian Sosial, Namun, pada tahap Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), sebanyak 21 calon siswa
menyatakan mengundurkan diri atau tidak hadir.
Selanjutnya, setelah melalui masa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama dua minggu, tercatat 14 siswa tambahan juga mengundurkan diri dengan berbagai alasan, antara lain tidak ingin berasrama, diambil kembali oleh orang tua, atau memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Abdul Haris menyampaikan bahwa Kemenko PM berkomitmen untuk memastikan setiap program pengentasan kemiskinan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Kunjungan ini bukan hanya untuk meninjau, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas," katanya.
"Melalui Sekolah Rakyat, kami ingin menghadirkan akses pendidikan yang tidak hanya gratis, tetapi juga membentuk karakter dan kemandirian siswa,” imbuhnya.
