jpnn.com, JAKARTA - Ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi atau energy security pada tahun 2026 menghadapi tantangan pelik di lapangan.
Bukan soal ketersediaan sumber daya alam, melainkan infrastruktur logistik yang rapuh dan birokrasi perizinan yang menghambat distribusi.
Masalah klasik seperti keterbatasan dermaga (jetty), pendangkalan alur pelabuhan akibat sedimentasi, hingga ketidakpastian regulasi transisi energi menjadi sorotan tajam dalam diskusi Energy Supply Chain Dialog 2026 yang diselenggarakan oleh Energi Hub bersama Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) serta Satgas Energi BPP HIPMI di Jakarta, Kamis (19/2).
Dalam forum yang mempertemukan regulator, BUMN, dan pelaku usaha swasta tersebut, terungkap bahwa kerentanan rantai pasok (supply chain) energi Indonesia masih sangat tinggi.
Momok "Last Mile" Distribusi
VP Supply & Distribution PT Pertamina Patra Niaga Tedi Baryadi mengatakan blak-blakan mengenai kondisi distribusi BBM dan LPG nasional.
Dia menyebut meskipun stok di tangki timbun aman, distribusi ke masyarakat sering tersendat di "kilometer terakhir".
Tedi mencontohkan kasus di pedalaman Kalimantan dan Bengkulu (Pulau Baai). Kapal-kapal besar pengangkut energi tidak bisa masuk karena alur sungai yang dangkal.
