3 hours ago
2
jpnn.com, JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan potensi nilai transaksi belanja narkoba ilegal di Indonesia mencapai Rp524 triliun per tahun. Angka fantastis ini mendorong BNN untuk memperkuat sumber daya dan infrastruktur dalam rencana strategis periode 2025—2029.
"Oleh karena itu, dalam rencana strategis periode 2025—2029, BNN berencana untuk melakukan penguatan sumber daya dan infrastruktur agar dapat lebih optimal dalam menangani permasalahan narkoba," kata Sekretaris Utama BNN Irjen Pol Tantan Sulistyana dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/5).
Dalam pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Jumat (9/5), Tantan menyampaikan bahwa ancaman narkoba semakin kompleks dan mengkhawatirkan, baik dari sisi prevalensi penyalahgunaan di Indonesia maupun di dunia.
Ia menjelaskan bahwa strategi BNN bertajuk Bersih Narkoba untuk SDM Unggul Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan terbebas dari pengaruh narkoba.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dengan SDM yang berkualitas. Ia menambahkan bahwa strategi BNN meliputi penguatan kolaborasi, peningkatan intelijen pencegahan dan pemberantasan narkotika, penguatan pengawasan wilayah pesisir dan perbatasan, kerja sama dengan negara tetangga, serta peningkatan kapasitas sumber daya dan infrastruktur.
Meski begitu, Tantan mengakui BNN masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran.
Dalam kesempatan yang sama, Penasihat Menteri PPN Noor Marzuki menyoroti besarnya nilai transaksi narkoba yang mencapai Rp524 triliun, jauh lebih besar dibandingkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun pada 2025. Ia mengibaratkan negara membutuhkan Rp71 triliun untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak guna mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang generasi muda, sementara di sisi lain, peredaran narkoba justru mengancam masa depan mereka dengan nilai yang jauh lebih besar.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan sepakat bahwa narkoba adalah persoalan serius yang harus ditangani secara sistematis dan komprehensif. Ia menyatakan kesiapannya mendukung BNN dalam memenuhi kebutuhan strategis, baik dari sisi anggaran, kelembagaan, infrastruktur, maupun sumber daya.
