jpnn.com, BINTARO - Peneliti Sosial Ekonomi dan Pembina Yayasan Kekal Berdikari Dr. (Can) Jan Prince Permata, S.P., M.Si. menyoroti bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 hingga awal 2026.
Menurut Bung Jan, sapaan abrabnya, bencana yang terjadi di Indonesia bukan semata-mata fenomena alam, melainkan akibat langsung dari lemahnya tata kelola ruang, pengelolaan kawasan hulu yang kurang memadai serta ekspansi perkebunan dan pertambangan yang tidak terkendali.
“Pada prinsipnya, praktik ketidakadilan dalam tata kelola pembangunan dan lingkungan menjadi akar bencana ekologis di Indonesia,” ujar Bun Jan saat menjadi narasumber Diskusi Publik Kelompok DPD RI di MPR RI bertajuk Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Ekologi di Indonesia” pada Jumat (30/1/2026) di Hotel Aston Bintaro, Tangerang Selatan, Banten.
Dalam diskusi ini, juga narasumber pakar dan akademisi, yaitu Prof. Dr. dr. Basuki Supartono SpOT, FICS, MARS (Koordinator Pusat Studi Bencana UPN Veteran Jakarta dan anggota unsur pengarah BNPB), Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si (Pengajar Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia), Zenzi Suhadi (Aktivis Lingkungan dan Direktur Eksekutif WALHI Periode 2001–2025); dan Dr. Sadino, S.H., M.H (Pakar Hukum Kehutanan/Lingkungan Hidup Universitas Al Azhar Indonesia).
Selain itu, hadir Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara (Senator Provinsi Sumatera Utara), Bendahara Kelompok DPD RI di MPR RI Anna Latuconsina (Senator Provinsi Maluku), Anggota Kelompok DPD RI di MPR RI, I Komang Merta Jiwa (Senator Provinsi Bali) dan Paul Finsen Mayor, S.I.P., CM.NNLP (Senator Provinsi Papua Barat Daya) serta Friederich Batari sebagai moderator.
Pada kesempatan itu, Bung Jan menjelaskan konsep ketidakadilan ekologis (environmental injustice) mengakibat masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan menanggung dampak paling besar.
Dia menyoroti bagaimana keputusan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan meningkatkan kerentanan terhadap bencana.
“Data BNPB hingga Januari 2026 mencatat sekitar 1.200 korban meninggal, lebih dari 140 hilang, dan lebih dari 113.000 warga mengungsi akibat kerusakan permukiman dan infrastruktur. Aceh menjadi wilayah terdampak paling parah, diikuti Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di Jawa Barat dan Jawa Tengah, longsor dan banjir juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian sektor pertanian hingga miliaran rupiah. Ini adalah bukti nyata bahwa bencana ekologis juga merupakan masalah sosial,” ungkap Bung Jan.
