jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus mempercepat upaya penanganan perubahan iklim dengan memobilisasi pendanaan iklim dari berbagai sumber.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, dalam pertemuan bilateral dengan Pemerintah Swedia di sela-sela kegiatan COP30 di Belem, Brasil, pada Selasa (11/11/2025).
Hanif menegaskan, kegiatan COP30 tidak semata-mata membahas penjualan karbon, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya nyata menghadapi krisis iklim global.
“Untuk itu, Indonesia berupaya memobilisasi pendanaan iklim dari berbagai sumber, baik melalui kemitraan bilateral maupun multilateral. Perdagangan karbon hanyalah salah satu instrumen yang difasilitasi pemerintah,” ujar Hanif Faisol.
Hanif menekankan bahwa Indonesia sangat fokus terhadap isu krisis iklim, yang penanganannya membutuhkan perhatian serius serta dukungan pendanaan yang memadai.
“Krisis iklim tidak boleh dipandang hanya dari sisi perdagangan karbon semata, tetapi sebagai isu global yang menuntut aksi nyata,” tegasnya.
Indonesia telah melaksanakan Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan berbagai skema karbon, baik untuk carbon compliance maupun carbon voluntary.
Pemanfaatan Carbon Pricing atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) menjadi salah satu strategi utama dalam mendukung pendanaan iklim nasional.
