jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengkritisi usulan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Galih Kartasasmita yang melegalkan perjudian Kasino sebagai objek baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lewat kasino
HNW sapaan akrabnya menjelaskan bahwa secara filosofis, UUD NRI 1945 adalah konstitusi yang berdasarkan hukum dan berlandaskan kepada Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dituangkan dalam pembukaan dan dasar negara Pancasila, dan ditegaskan lagi dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) UUDNRI 1945.
Hal itu juga diperkuat dengan nilai-nilai agama yang berlaku dan diatur ke dalam banyak pasalnya.
“Perjudian dalam segala jenisnya termasuk kasino dan judi online (judol) jelas ditolak dan bertentangan dengan nilai-nilai Konstitusional tersebut,” ujarnya.
Dia mengingatkan MK pernah membuat keputusan menolak usulan untuk melegalkan perjudian melalui uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
Namun, permohonan uji materi tersebut tegas ditolak oleh MK, dengan pertimbangan bahwa perjudian bertentangan dengan nilai-nilai moral, ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia, keamanan dan ketertiban umum yang semuanya diakui oleh Konstitusi yang berlaku di Indonesia.
HNW mengutip dua alasan utama yang diajukan oleh pemohon ketika itu untuk meminta judi dilegalkan, antara lain karena judi sudah mentradisi dan dapat menjadi sumber pemasukan negara.
Alasan tadi serupa dengan yang disampaikan oleh anggota DPR yang dengan dalih “mencari terobosan out of the box” ia “mengusulkan” agar judi (kasino) bisa dilegalkan.
