jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pembubaran atau penghentian nonton bareng (nobar) film "Pesta Babi" bukan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat.
Menko Yusril menyebut tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter bertajuk Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita tersebut.
"Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film itu berjalan tanpa halangan apa pun," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/5/2026).
Dia menjelaskan film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup.
Yusril pun menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Dikatakan bahwa judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial dan tampak bersifat provokatif.
Walakin, dia mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik.
"Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," ucapnya.
Menko Yusril menilai pemerintah juga dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut guna mengevaluasi apabila ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki.
