jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut usulan rumah subsidi seluas 18 meter persegi bersifat sebagai opsi tambahan.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan saat ini harga lahan yang kian mahal. Karena itu pemerintah membuat skema desain rumah yang lebih kecil agar harganya tetap bisa dijangkau oleh masyarakat.
Kemudian di satu sisi para anak muda menginginkan rumah subsidi yang dekat lokasi kerja, sehingga pemerintah mencari cara dengan membuat rumah minimalis layak huni.
“Jadi, tujuannya agar (rumah subsidi) bisa mendekat ke perkotaan atau dengan harga yang lebih baik, sehingga masyarakat desil tertentu yang selama ini tidak berpikir bisa memiliki rumah, nantinya mereka bisa punya rumah,” jelas Sri dikutip Jumat (13/6).
Dengan kehadiran berbagai pilihan, masyarakat bisa memilih rumah subsidi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
Sebagai contoh, masyarakat yang sudah memiliki anak kemungkinan akan mengambil rumah dengan ukuran yang lebih besar.
Sedangkan bagi yang lajang bisa memilih rumah lebih kecil dengan harga yang juga relatif lebih murah.
Menurut Sri, wilayah yang menjadi sasaran utama pembangunan rumah subsidi termasuk metropolitan dan aglomerasi. Dalam konteks ini, wilayah di luar Jabodetabek juga menjadi cakupan target pembangunan.
.jpeg)
