jpnn.com, JAKARTA - Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (PWI) ikut menghadiri konsolidasi nasional 17 organisasi PPPK pada 30 Januari hingga 1 Februari 2026. 17 organisasi PPPK ini tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) yang dikomandai Fadlun Abdillah.
Sekretaris Jenderal PWI Rini Antika mengatakan, keterlibatan organisasi PPPK Paruh Waktu lantaran sevisi dengan AMP. Paruh Waktu harus berjuang mendapatkan regulasi pengalihan PPPK Penuh Waktu.
'Regulasi pengangkatan PPPK Penuh Waktu dari Paruh Waktu sangat mendesak, karena masa kontrak kami hanya sampai September 2026," kata Rini kepada JPNN, Senin (2/2/2026).
Dia mengungkapkan, meskipun sudah menerima SK PPPK Paruh Waktu, tetapi semuanya belum menerima gaji. Ironinya, gaji PPPK Paruh Waktu ada yang nol rupiah, Rp 160 ribu, Rp 250 ribu, Rp 350 ribu.
Gaji tersebut sangat rendah dibanding tanggung jawab yang diemban. Paruh waktu dipekerjakan layaknya PPPK Penuh Waktu dan PNS.
"Sistem penggajian PPPK Paruh Waktu sangat tidak manusiawi. Kalau digaji di bawah 500 ribu rupiah ditambah potongan BPJS kesehatan, ketenagakerjaan dan lainnya, bagaimana bisa menghidupi keluarga," seru Rini.
Dia menambahkan, bila pemerintah tidak menyiapkan regulasi pengalihan ke PPPK Penuh Waktu, nasib Paruh Waktu di ujung tanduk. Pemda akan beralasan dana minim sehingga harus memutus kontrak kerjanya.
"Kami meminta untuk Paruh Waktu, tahun ini bisa dialihkan ke PPPK Penuh Waktu, karena maraknya diskriminasi terhadap status kami dan kesejahteraan yang sangat jauh dari kata kayak, bahkan ada yg gaji 0 rupiah," ucapnya.
