jpnn.com, JAKARTA - Kepemimpinan 100 hari Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan rapor merah dari sejumlah lembaga masyarakat.
Lembaga masyarakat itu, yakni Greenpeace, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Urban Poor Consortium (UPC).
Lembaga non pemerintah itu menilai, dalam 100 hari kepemimpinan Pramono dan Rano, program awal mereka dalam Instruksi Gubernur Nomor e-0001 Tahun 2025 belum menyelesaikan masalah mendasar warga.
Pelayanan publik masih lambat, pengaduan masyarakat jarang ditanggapi, dan berbagai persoalan lama terus terbengkalai.
Dalam rapor 100 hari, Pramono-Rano mendapatkan nilai 20 untuk Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 10 untuk Pengelolaan Sampah, 20 untuk Pemenuhan Lapangan Kerja, 50 untuk Kampung Bayam, 20 untuk Reforma Agraria Perkotaan, 0 untuk Ranperda Bantuan Hukum, 10 untuk Pelayanan Publik dan Birokrasi, serta 30 untuk Penggusuran.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait mengatakan rencana menggelar job fair di 44 kecamatan tiap 3 bulan dinilai tidak menjawab kebutuhan riil, terutama bagi kelompok rentan dan penganggur muda, apalagi perlindungan pada sektor informal.
Untuk mengentaskan krisis lapangan pekerjaan, Pemprov DKI harus berfokus pada pelatihan berbasis potensi lokal dan pendampingan keterampilan, termasuk melindungi sektor informal yang menopang sekitar 37,95 persen dari ekonomi masyarakat Jakarta.
“Tanpa pelatihan terarah, job fair hanyalah seremonial belaka. Jakarta harus menyediakan fasilitas kerja yang adil dan berkelanjutan. Program pelatihan dan peluang kerja berbasis Green Jobs wajib dikembangkan agar warga memiliki keterampilan yang sesuai dengan tantangan zaman,” ucap Jeanny.
