jpnn.com, JAKARTA - Di tengah bayang-bayang ketidakpastian global era Donald Trump, prinsip klasik “Si vis pacem, para bellum” kembali bergema. Artinya, jika menginginkan perdamaian, maka kesiapan menghadapi perang menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
Ungkapan ini mencerminkan pentingnya kesiapsiagaan dalam konteks pertahanan dan keamanan, serta sering digunakan dalam filosofi politik dan hubungan antarnegara.
Hal itu mengemuka dalam Focus GREAT Discussion (FGD) bertema “Amerika Era Donald Trump dan Gejolak Geopolitik Multiblok di Ambang Perang” yang digelar GREAT Institute, Jumat (30/1/2026).
Menurut mantan Duta Besar RI untuk Austria, Dr. Darmansjah Djumala, memperingatkan bahwa kebijakan sepihak (unilateral) Amerika Serikat di bawah Trump dapat meruntuhkan tatanan global. Efek domino dari tindakan Trump yang juga mengejutkan para sekutunya tersebut bisa mengerikan, di mana negara-negara besar lain akan merasa bebas melakukan hal serupa di kawasan mereka.
"Unilateralisme regional akan menghasilkan resultante berupa unilateralisme global. Jika satu negara melanggar pakem, yang lain akan ikut bertindak sepihak," ujar mantan Ketua Dewan Gubernur IAEA tersebut.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra, yang fokus mengkaji isu pertahanan, keamanan, dan kebijakan strategis, juga turut menyoroti sepak terjang kepemimpinan Donald Trump dan pimpinan dunia lainnya. Lembaga ini menyinggung fenomena kepemimpinan personalistik.
"Keputusan berani Trump, seperti perintah penangkapan Presiden Venezuela, adalah contoh nyata bagaimana persepsi individu pemimpin mengubah arah politik internasional," ungkap Rizal.
Menurut Rizal, selain Donald Trump, pemimpin seperti Vladimir Putin, Xi Jinping, hingga Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki gaya kebijakan luar negeri yang dipengaruhi kuat oleh karakter individu (idiosyncratic).
