jpnn.com - Koordinator Forum Pekerja Migran Indonesia (FKPMI) Zainul Arifin meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) fokus memperbaiki tata kelola penempatan PMI dan nasib buruh migran.
Menurut Zainul, kinerja Menteri P2MI Abdul Kadir Karding belum terlihat, padahal pekerjaan rumah kementerian yang dulunya berupa badan itu masih banyak.
"Kami belum melihat hasil kerja Menteri Karding dan jajarannya," kata Zainul dikutip dari siaran pers, Jumat (21/2/2025).
Dia berharap setelah Presiden Prabowo Subianto meningkatkan status Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian, maka akan lebih mudah menuntaskan masalah penempatan PMI yang jalan di tempat.
"Seperti tata kelola penempatan PMI ke Timur Tengah," ujar Zainul.
FKPMI juga mengkritik Menteri Karding yang kelihatan sibuk dengan kegiatan seremonial, tetapi mengabaikan urusan strategis, seperti mendorong percepatan revisi UU Nomor 18 tahun 2017 tentang PMI.
Zainul menyebut moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah untuk beberapa jabatan pekerjaan masih belum ada solusi sampai hari ini.
"Semestinya menteri fokus pada hal-hal strategis seperti itu yang sudah dinantikan banyak orang, bukan malah ke sana ke mari acara seremonial," tuturnya.