jpnn.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memberikan sinyal hijau terhadap usulan peningkatan batas defisit anggaran negara di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.
Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat menyatakan dapat memahami jika defisit anggaran dinaikkan dari tiga persen menjadi empat persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun, Jumhur memberikan syarat tegas, tambahan ruang fiskal sebesar satu persen tersebut harus dialokasikan secara khusus sebagai cadangan subsidi dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak krisis, terutama kaum buruh.
“Kalau memang harus naik, kami bisa memahami. Namun, satu persen itu harus jelas untuk cadangan subsidi dan perlindungan masyarakat terdampak, termasuk kaum buruh. Harus transparan dan diawasi ketat,” tegas Jumhur dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Kesiapan Buruh Indonesia dan Dunia Menghadapi Mode Perang Berkepanjangan" di Jakarta, Rabu (4/3).
Usulan kenaikan defisit ini awalnya dilontarkan oleh ekonom senior Anthony Budiawan dalam forum yang sama. Anthony menilai pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif serius dalam menghadapi kondisi ekonomi yang ia sebut sebagai "mode perang".
Menurut Anthony, dengan memperlebar defisit hingga empat persen, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Fokus utamanya adalah memastikan dunia usaha tetap berjalan melalui pemberian stimulus agar tidak terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
“Kalau perusahaan tidak mampu bertahan, dampaknya langsung ke buruh melalui PHK. Karena itu, harus ada jaring pengaman sosial yang kuat,” jelas Anthony.
Anthony memprediksi bahwa dalam krisis berkepanjangan, daya beli masyarakat akan menurun drastis karena kecenderungan untuk menahan pengeluaran selain kebutuhan pokok (sembako).
.jpeg)
