jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program perumahan yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengoordinasian usulan sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari seluruh daerah agar penyalurannya tepat sasaran.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan tahun ini pemerintah menargetkan BSPS menyasar 400 ribu rumah tidak layak huni.
Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga tantangannya pun meningkat.
“Oleh karena itu, kami mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistik),” kata Mendagri Tito kepada awak media seusai rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7).
Selain BPS, usulan tersebut juga akan dicek jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pasalnya, mereka memahami detail kriteria rumah yang layak mendapat bantuan. Mekanisme serupa juga berlaku bagi usulan bedah rumah di daerah perbatasan.
Tito menegaskan pemerintah menargetkan program tersebut menyasar 15 ribu rumah tidak layak huni di daerah perbatasan.
