jpnn.com, JAKARTA - Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta mulai menata perparkiran tanpa melibatkan organisasi masyarakat atau ormas.
Langkah Dishub Jakarta itu pun mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.
“Ini merupakan gebrakan bagus yang sangat saya apresiasi. Penataan parkir jalanan memang harus profesional, transparan, tanpa campur tangan preman-preman yang biasanya merugikan pengguna jasa parkir. Kenapa saya bilang merugikan? Karena kerap kali mereka menembak harga sesuka dia," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Legislator asal Jakarta tersebut juga meminta Polda Metro Jaya untuk aktif terlibat dalam pengawasan agar program Dishub Jakarta tersebut bisa berjalan dengan optimal.
"Makanya, Polda Metro Jaya juga harus turun untuk pastikan kebijakan berjalan sesuai rencana. Pengawasan harus ketat. Jangan sampai kebijakan bagus ini mandek gara-gara praktik lama yang masih dibiarkan,” ujar Sahroni.
Lebih lanjut, Sahroni menilai ketegasan ini diperlukan guna memberi rasa tenang dan aman bagi masyarakat Jakarta, khususnya dalam urusan perparkiran di seluruh wilayah Jakarta.
“Jadi enggak ada lagi masyarakat Jakarta yang bayar parkir deg-degan. Takut ditembak harga mahal. Semua bakal transparan. Makanya, kalau Dishub Jakarta serius, Polda Metro ikut kawal, dan masyarakat juga mendukung, saya yakin praktik parkir liar bisa diberantas bareng-bareng. Ini kan demi kebaikan kota Jakarta, demi kenyamanan dan keamanan semua warga. Pendapatan daerah juga bakal lebih maksimal,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Syafrin Liputo, Selasa (10/6), tengah mendata para juru parkir (jukir) yang akan bertugas mengatur parkir di ruas jalan (on street) secara resmi.
