jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut kembali dijadikan sasaran adu siasat politik di Republik yang gemar rebut.
Pasalnya, tafsir, kata-kata Listyo dipreteli, makna dipelintir, lalu dilempar ke publik sebagai drama konstitusional instan.
Demikian disampaikan pengamat hukum dan politik Dr Pieter C Zulkifli SH, MH, dalam catatan analisis politiknya.
Dia menilai fenomena ini mengingatkan bahwa demokrasi tanpa etika hanya akan melahirkan kegaduhan yang menipu nalar.
Padahal, problemnya bukan pada diksi, melainkan pada nafsu sebagian elite yang gemar menguji batas institusi negara.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengigatkan, Polri diseret ke arena sensasi, negara justru kehilangan fokus pada hal yang jauh lebih penting, yakni menjaga stabilitas dan kewarasan hukum.
"Ketika pernyataan Kapolri dipelintir demi kepentingan politik, yang dipertaruhkan bukan sekadar kata-kata, melainkan stabilitas institusi dan negara," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Minggu, 1 Februari 2026.
Dia menuturkan di tengah riuh rendah demokrasi, kata-kata sering kali menjadi medan pertempuran paling licin. Bukan karena isinya, melainkan karena cara ia dipelintir.
