jpnn.com - JAKARTA - Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (PKSPI) mendukung Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor dan pembentukan BUMN strategis PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Ketua Umum DPP PKSPI Nasarudin menilai kebijakan tersebut menjadi langkah besar untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus melindungi kepentingan petani sawit.
Menurut Nasarudin, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan mengelola sektor strategis seperti CPO, batu bara, dan komoditas sumber daya alam lainnya merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap rakyat.
“Sebagai asosiasi petani kelapa sawit, kami sangat bangga dan sangat setuju dengan langkah yang dilakukan Presiden Prabowo. Ini bentuk keberpihakan nyata negara terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia agar lebih teratur, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” kata Nasarudin di Jakarta, Jumat (22/5).
Dia berharap keterlibatan negara melalui DSI dapat membuat standar harga sawit lebih stabil.
Sebab, selama ini harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani dinilai masih fluktuatif dan berubah hampir setiap pekan.
“Banyak pengusaha PKS yang tidak memiliki kebun justru memainkan harga di luar ketetapan Dinas Perkebunan. Kondisi ini sangat merugikan petani sawit swadaya maupun petani kemitraan,” tegasnya.
PKSPI juga mengusulkan pembentukan Kementerian Perkebunan agar pengelolaan sektor perkebunan nasional lebih fokus dan maksimal.
