jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Augustinus mengatakan penyesuaian tunjangan perumahan anggota legislatif harus dibahas dengan Pemerintah Pusat.
Menurut dia, Ketua DPRD DKI bersama Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) bakal menemui Menteri Dalam Negeri untuk membahas tunjangan rumah yang belakangan.
“Pak Ketua selaku anggota ADPSI mau audiensi ke Pak Menteri, bersama Ketua ADPSI,” ucap Augustinus di Balai Kota DKI Jakarta, pada Kamis (11/9).
Pembahasan mengenai tunjangan perumahan Anggota DPRD tidak hanya untuk DKI Jakarta, tetapi juga DPRD seluruh di Indonesia.
Pria yang akrab disapa Aga itu menyebutkan bahwa Jakarta bukan daerah dengan tunjangan rumah tertinggi untuk DPRD.
Dia menyebutkan Jawa Tengah menempati posisi pertama Anggaota DPRD yang mendapat tunjangan rumah terbesar, yakni Rp 79 juta per bulan.
Kemudian, disusul DKI Jakarta berada di angka Rp 78 juta per bulan.
“Yang tertinggi itu kan bukan di DKI, tertinggi itu pertama di Jawa Tengah. Nah itu makanya mungkin dari asosiasi yang akan audiensi ke Pak Menteri,” jelasnya.
