jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai bersama pemerintah daerah terus membangun sinergi dalam pengawasan dan pemberantasan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal, salah satunya melalui sosialisasi ketentuan cukai dan peningkatan kapasitas aparatur.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) untuk mendukung penegakan hukum di bidang cukai sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur daerah mengenai ketentuan peredaran BKC. L
Langkah sinergis tersebut tecermin dari keikutsertaan Bea Cukai Kudus sebagai narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan yang Bersumber dari DBH CHT Kabupaten Rembang yang digelar Pemerintah Kabupaten Rembang di Hotel Aston Inn Rembang pada Kamis (3/9).
Kegiatan yang mengusung tema 'Akselerasi Kinerja DBH CHT: Strategi Cepat, Tepat, dan Terukur Menuju Capaian Target Optimal” tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Mardi, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Pemeriksa Bea Cukai Pertama Bea Cukai Kudus Eko Pranto menyampaikan materi mengenai sinergi sosialisasi, pengumpulan informasi, dan operasi pasar cukai legal dalam bidang penegakan hukum DBH CHT.
Materi tersebut menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan cukai sebagai salah satu bagian dari upaya mencegah peredaran BKC ilegal.
Eko menegaskan penanganan peredaran rokok ilegal tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.
Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pengumpulan informasi, hingga pelaksanaan operasi pasar.
