jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BPHU) Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi pejabat yang berwenang menentukan menteri di kabinet.
Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media soal kemungkinan menjadi Menteri Haji dan Umrah.
"Itu terserah di bapak Presiden kita," kata Gus Irfan ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8).
Diketahui, BPHU bakal berubah menjadi kementerian setelah disahkannya Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU) pada Selasa (26/8).
Satu di antara ketentuan yang muncul ialah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah mengganti BPHU.
Gus Irfan mengaku mengaku siap menerima keputusan Prabowo soal sosok yang ditunjuk sebagai pejabat tertinggi di Kementerian Haji dan Umrah.
"Kami sebagai pelaksananya manut saja, ditugaskan siap, tidak ditugaskan juga siap," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang sempat menggoda Gus Irfan yang bakal menjabat Menteri Haji dan Umrah setelah RUU PIHU disahkan.
