jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah berdampak pada ribuan karyawan di sektor hotel dan restoran Yogyakarta.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta Deddi Pranowo Eryono menyampaikan bahwa hingga Mei 2025, sekitar 5.800 karyawan hotel dan restoran di DIY masih berstatus dirumahkan tanpa digaji akibat minimnya kegiatan pemerintah.
"Kami betul-betul ingin itu nyata dengan kembalinya kementerian-kementerian menggunakan fasilitas-fasilitas kami sehingga kami bisa terangkat dan karyawan kami yang unpaid leave bisa kami panggil lagi," ujar Deddi.
Menurut Deddi, hampir seluruh belanja negara untuk kegiatan meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE) di DIY nyaris berhenti total selama masa efisiensi anggaran.
Padahal sektor MICE merupakan tulang punggung operasional hotel dan restoran, terutama hotel bintang tiga ke atas.
Pemerintah Provinsi DIY menyambut baik izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah, termasuk rapat di hotel dan restoran. Namun, prinsip efisiensi dan efektivitas tetap menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Plh. Sekretaris Daerah DIY Tri Saktiyana mengatakan bahwa penggunaan hotel untuk rapat atau kegiatan pemerintah tidak selalu lebih mahal dibandingkan menggelar acara di kantor pemerintah.
"Prinsipnya kan efisiensi dan efektivitas, itu harus jalan. Mau di hotel, mau di kantor, asal lebih efektif, lebih efisien, silakan," ujar Tri di Yogyakarta, Kamis (5/6).
