jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) mengambil langkah diplomasi dengan melayangkan surat resmi kepada UNICEF pada Jumat (6/2). Langkah ini merupakan respons atas tragedi bunuh diri seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga dipicu oleh ketidakmampuan membeli alat tulis seharga Rp 10.000.
Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto mengatakan bahwa insiden di NTT bukan sekadar tragedi lokal, melainkan potret kegagalan sistemik pemerintah dalam mengelola skala prioritas kemanusiaan dan pendidikan.
Dalam keterangannya, Tiyo menegaskan bahwa narasi keberhasilan ekonomi yang sering dipamerkan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai Rakornas telah runtuh oleh realitas di lapangan.
"Tragedi ini meruntuhkan seluruh pencapaian statistik yang dipamerkan Presiden. Angka-angka itu jauh dari realitas masyarakat. Presiden Prabowo hidup dalam imajinasinya sendiri, sementara rakyatnya bertaruh nyawa hanya untuk sebuah buku dan pena," ujar Tiyo dalam keterangannya kepada JPNN.
BEM UGM menyoroti ketimpangan yang dianggap tidak tepat dalam penggunaan dana negara. Salah satu yang dikritik adalah alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG).
Menurut Tiyo, Rp 223 triliun anggaran pendidikan dialihkan untuk program MBG. Program tersebut dianggap populis karena menguras Rp 1,2 triliun uang rakyat setiap hari tanpa menyentuh akar kemiskinan struktural.
Selain MBG, BEM UGM juga mengkritik kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia yang tergabung dalam lembaga Board of Peace bentukan Donald Trump.
Pemerintah menggelontorkan Rp 16,7 triliun untuk Board of Peace yang dinilai kontroversial dan tidak mendesak.
.jpeg)
