jpnn.com - JAKARTA -Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) bersama Program SKALA terus memperkuat kolaborasi strategis dalam rangka mendorong pengukuran dampak kebijakan pasca-implementasi (ex-post measurement) di daerah.
Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan kebijakan publik tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Demikian disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam kegiatan Mid-Term Review dan pembahasan dukungan utama kolaborasi BSKDN–SKALA Tahun 2025 di Command Center BSKDN, Jakarta, Selasa (27/1).
SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) merupakan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, berfokus pada penguatan elemen strategis pada sistem pemerintahan daerah di Indonesia
Dalam sambutannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan, penguatan pengukuran dampak kebijakan merupakan fondasi utama penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di tingkat pusat dan daerah.
Menurutnya, kebijakan yang baik bukan hanya kebijakan yang selesai disusun dan diimplementasikan, tetapi kebijakan yang dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Utamanya kebijakan itu pada implementasinya benar-benar berdampak kepada masyarakat, maka dari itu evaluasi menjadi penting," ungkapnya.
Melalui kolaborasi ini, BSKDN dan SKALA mendorong penyusunan serta penerapan kerangka pengukuran dampak kebijakan pasca implementasi sebagai dasar evaluasi dan advokasi kebijakan.
.jpeg)
