jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendorong pemda memberikan tambahan penghasilan bagi ASN PPPK dan PNS.
Oleh karena itu, BKN minta penerapan sistem kelas jabatan untuk transparansi pemberian TPP.
Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN, Herman menyampaikan sejumlah poin penting terkait pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) melalui sistem kelas jabatan.
"BKN mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemberian TPP melalui sistem kelas jabatan yang modern dan adil bagi seluruh ASN PPPK dan PNS di daerah," kata Herman, Senin (23/6).
Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa kelas jabatan menjadi alat ukur untuk memastikan penghargaan dan kesejahteraan pegawai berdasarkan kontribusi nyata yang diberikan, sehingga dapat memacu motivasi kerja yang lebih tinggi.
Hadirnya sistem kelas jabatan memungkinkan optimalisasi sumber daya manusia dengan evaluasi jabatan yang menghasilkan nilai, bobot, dan harga jabatan yang tepat.
"Hal ini juga berkontribusi pada efisiensi anggaran karena pemberian penghargaan menjadi lebih terukur dan transparan,” ujarnya.
Herman juga menegaskan bahwa kelas jabatan berperan sebagai panduan pengembangan karier ASN PPPK dan PNS dengan pemberian penghargaan yang berbeda sesuai tingkat jabatan.
