jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan upaya pemenuhan gizi anak Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas kementerian, lembaga, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil dalam satu ekosistem yang terkoordinasi.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan BGN dibentuk untuk mengisi kekosongan dalam intervensi pemenuhan gizi secara nasional, terutama bagi anak-anak Indonesia di wilayah dengan populasi besar.
“Badan Gizi dibentuk untuk mengisi kekosongan bagaimana intervensi pemenuhan gizi terhadap seluruh anak Indonesia dilakukan dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi kita melakukan target utama di daerah-daerah aglomerasi,” kata Dadan dalam keterangannya, Rabu (24/12).
Dadan menyampaikan BGN mengembangkan intervensi melalui pendekatan ekosistem berbasis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani ribuan penerima manfaat secara terpusat.
“Badan Gizi mengembangkan intervensi pemenuhan gizi melalui sebuah ekosistem di mana dilakukan melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi dan satu satuan pelayanan pemenuhan gizi akan melayani kurang lebih 3.500 manfaat,” jelasnya.
Dalam implementasinya, BGN menyadari kebutuhan sinergi lintas sektor semakin besar, sehingga pemerintah menerbitkan peraturan presiden (Perpres) terbaru yang mengatur pembentukan tim koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Sudah dikeluarkan perpres ya yang terbaru di mana ada tim koordinasi dan itu kemudian masing-masing kementerian, lembaga, institusi melakukan tupoksinya masing-masing,” kata Dadan.
Dia mengungkapkan BGN berfokus pada intervensi dan pembangunan SPPG, sementara pengawasan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM, rantai pasok pangan ditangani Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan intervensi balita serta ibu hamil dan menyusui dilakukan bersama kementerian terkait kependudukan dan perlindungan perempuan.
