5 days ago
11
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyampaikan empat sikap menyikapi kabar penunjukan belasan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Diketahui, penunjukan itu berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bernomor 32 Tahun 2025.
Johan dalam sikap pertama menyoroti sisi transparansi dan akuntabilitas dalam perekrutan anggota di FOLU Net Sink 2030.
"Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup," kata legislator Fraksi PKS itu, Sabtu (8/3).
Johan dalam sikap kedua menekankan perlunya menghindari konflik kepentingan dari perekrutan anggota FOLU Net Sink 2030.
Menurut dia, penempatan individu yang memiliki afiliasi politik dalam jabatan-jabatan strategis di sektor lingkungan, bakal menimbulkan konflik kepentingan.
Johan mengatakan program FOLU Net Sink 2030 harus dikelola secara profesional dan independen, bukan alat politik kelompok tertentu.
"Oleh karena itu, evaluasi terhadap komposisi tim perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil murni untuk kepentingan bangsa dan lingkungan," ujarnya.
