jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengapresiasi langkah inovatif Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui program Lumbung Mataraman, DIY diproyeksikan menjadi pelopor kemandirian pangan lokal yang akan memasok kebutuhan bahan baku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sinergi ini ditegaskan dalam pertemuan antara Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (23/12/2025).
Program Lumbung Mataraman dinilai sangat sejalan dengan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Regulasi tersebut menekankan prioritas penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan usaha mikro, kecil, koperasi, dan BUMDes.
"Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata Ngarso Dalem telah menyiapkan Program Lumbung Mataraman yang dibangun secara terintegrasi untuk peternakan dan pertanian. Ini akan memasok dapur-dapur MBG," ujar Nanik Sudaryati Deyang.
Nanik menambahkan bahwa pola ini merupakan solusi konkret untuk mencegah inflasi dan kelangkaan bahan pangan akibat meningkatnya permintaan seiring bertambahnya titik SPPG di berbagai wilayah.
Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan bahwa Lumbung Mataraman adalah program pemberdayaan yang telah disiapkan sejak dua tahun lalu. Fokus utamanya adalah membantu warga desa yang tidak memiliki lahan sawah.
Poin Utama Program Lumbung Mataraman adalah pemanfaatan lahan. Setiap desa menyediakan 1 hingga 1,25 hektar lahan kas desa (lahan idle).
Lumbung Martaraman juga dikelola oleh warga kurang mampu/buruh tani untuk pertanian dan peternakan.
