jpnn.com - JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) 2019-2024 Basuki Tjahaja Purnama a.k.a Ahok menjadi perhatian publik setelah menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Ahok diperiksa dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018–2023, yang menyeret sembilan terdakwa, yaitu:
- Pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza
- Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) tahun 2023–2024 Agus Purwono
- Direktur Utama PT Pertamina International Shipping tahun 2022–2024 Yoki Firnandi
- Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi (PMKA) Gading Ramadhan Juedo
- Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) Dimas Werhaspati.
- Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023 Riva Siahaan
- Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023 Maya Kusuma
- Vice President Trading Produk Pertamina Patra Niaga Edward Corne periode 2023–2025
- Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) periode 2022–2025 Sani Dinar Saifudin.
Kesembilan terdakwa diduga telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang merugikan negara senilai Rp 285,18 triliun.
Kerugian negara meliputi kerugian keuangan negara sebesar 2,73 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dan Rp25,44 triliun; kerugian perekonomian negara Rp171,99 triliun; serta keuntungan ilegal 2,62 miliar dolar AS.
Dari kesaksian saat sidang dan pernyataan Ahok di luar sidang, ada beberapa yang menarik perhatian, yakni:
- Ahok mengaku tidak mengenal tersangka Mohammad Riza Chalid selaku pemilik manfaat PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak.
"Saya juga heran, sekuat apa sih beliau (Riza) sampai intervensi bisnis minyak Pertamina?" kata Ahok.
Dia menegaskan penjagaan bisnis minyak di Pertamina sangat ketat, sehingga tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Ahok mengatakan selama ini mendapatkan informasi mengenai PT Orbit Terminal Merak (OTM) dari media massa.
Selama menjabat sebagai komisaris, dirinya mengaku sama sekali tidak pernah mendengar nama perusahaan tersebut maupun menerima laporan mengenai adanya intervensi Riza Chalid dengan pemaksaan penyewaan terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT Orbit Terminal Merak. "Saya juga baru dengar OTM itu dari media massa," tuturnya. - Ahok sempat berkelakar saat bersaksi. Candaan tersebut dilontarkan saat mengenali foto Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023 Maya Kusuma yang diperlihatkan advokat terdakwa Riva Siahaan. "Maya kayaknya dulu lebih gemuk ya, sekarang kurus. Gak apa-apa, aku juga pernah dipenjara gitu kok," kata Ahok yang disambut tawa para pengunjung sidang.
Foto Maya yang diperlihatkan kepada Ahok merupakan dokumentasi kegiatan terkait program optimalisasi biaya Pertamina. Dalam foto itu, Ahok turut mengenali adanya kehadiran Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 Nicke Widyawati. "Yang pakai jilbab pasti Bu Nicke," katanya. - Ahok menyebutkan lapangan golf menjadi tempat negosiasi minyak paling murah dan sehat. Sebab, kata dia, tempat lainnya, seperti kelab malam merupakan tempat yang mahal untuk menjamu para pengusaha minyak serta tidak sehat.
"Saya kira golf adalah tempat negosiasi paling sehat paling murah. Jemur, jalan, murah, dan bayarin anggota main itu sangat murah," ujar Ahok.
Saat masuk ke Pertamina, dirinya menyadari para pengusaha minyak dari Amerika Serikat, seperti dari Exxon dan Chevron, cenderung senang bermain golf.
Untuk itu, guna menemani para pengusaha sembari bernegosiasi, Ahok pun terpaksa belajar bermain golf hingga pergi ke sekolah golf.
"Karena misalnya saya nego dengan Exxon, saya mau minta bagian saham, itu ada negosiasi di lapangan golf. Nah, itu biasa," tuturnya. - Ahok menyebutkan selama masa jabatannya tidak ada laporan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyimpangan sistem pengadaan, termasuk dalam isu sewa kapal yang kini didakwakan.
Saat bersaksi, dia menekankan jika ada temuan BPK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat itu, maka prosedurnya pasti akan ditindaklanjuti oleh dewan komisaris kepada direksi atau aparat penegak hukum. "Kami tidak pernah dapat, tidak ada, Pak. Di masa saya tidak ada," ujar Ahok.
Keterangan Ahok tersebut menjadi sorotan mengingat dakwaan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah menyebutkan adanya kerugian negara dalam kegiatan sewa kapal (ship chartering) dan sewa terminal BBM (TBBM).
Meskipun mengaku tidak menerima laporan temuan BPK soal pengadaan kapal, Ahok mengeklaim sistem pengawasan internal yang dibangunnya di Pertamina sangat ketat.
Dia mengatakan telah membangun sistem digitalisasi yang memungkinkannya memantau pergerakan minyak dan keuangan secara real-time melalui gawai pribadinya.
"Saya bisa ikuti semua, minyak, uang, semua saya bisa ikuti, sehingga mereka enggak bisa bohongi kami. Pak Jaksa bisa ke Pertamina bisa lihat semua digital lari ke mana, sampai kapal delay berapa hari saja saya bisa curiga ada kencing atau enggak," kata dia.
Di sisi lain, Ahok juga menyinggung terbatasnya wewenang dewan komisaris dalam menindak direksi yang bermasalah karena adanya intervensi langsung dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dirinya menyampaikan keputusan mengangkat atau mengganti direksi kerap dilakukan oleh menteri BUMN tanpa melalui dewan komisaris.
"Sayangnya dua tahun terakhir keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui dewan komisioner sama sekali, langsung di-bypass oleh menteri BUMN," tuturnya.
Ahok mengaku menyampaikan keterangan apa adanya. "Iya, kami menyampaikan apa adanya," katanya. (antara/jpnn)
.jpeg)
