jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia telah menyelesaikan aksi demonya.
Walaupun tidak bisa menemui pejabat Istana Negara, tetapi demo terakhir mendapat respons positif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Juru Bicara Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia Bahri Permana menjelaskan Kemendagri menjadi salah satu tujuan aksi karena instansi ini punya peranan penting dalam penataan honorer.
Bahri mengungkapkan, dua hari aksi Aliansi honorer R2 dan R3 fokus pada penyelesaian PPPK 2024.
"Kami minta penyelesaian PPPK 2024 tahun ini," kata Bahri kepada JPNN, Jumat (13/6).
Dia menegaskan kebijakan mengangkat honorer R2 dan R3 menjadi PPPK Paruh Waktu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.
Implementasi KepmenPAN-RB 16 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukum PPPK paruh waktu sangat merugikan R2 dan R3, ada tiga alasan, yakni:
1. PPPK paruh waktu bersifat transisi, tetapi tidak ada kejelasan berapa lama masa transisinya;
