jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan proses persidangan kasus dugaan penganiayaan terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, harus mampu menunjukkan wibawa negara dan integritas penegakan hukum.
Yusril mengatakan persidangan yang tengah berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta itu tidak boleh menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa persidangan ini sekadar formalitas atau bahkan menjadi tontonan yang merusak kepercayaan publik terhadap negara dan institusi penegak hukum,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (11/5).
Dia menegaskan pemerintah menghormati independensi lembaga peradilan dalam menangani perkara dugaan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Menurut dia, seluruh proses persidangan harus berjalan sesuai hukum acara pidana dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana militer yang berlaku.
Yusril berharap persidangan terhadap para terdakwa dilakukan secara profesional, objektif, serta menjunjung asas peradilan yang bebas dan imparsial.
“Ini sejalan dengan delapan Astacita atau delapan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya menitikberatkan pada reformasi hukum serta penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.
Meski demikian, Yusril menekankan harapan pemerintah agar persidangan berjalan adil tidak boleh dimaknai sebagai bentuk campur tangan terhadap kewenangan pengadilan, termasuk pengadilan militer.
Menurut dia, pemerintah tetap menjunjung tinggi independensi kekuasaan yudikatif yang harus bebas dari pengaruh pihak mana pun.
