jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan komitmen dirinya dan DPR untuk memperjuangkan hak asasi konsumen dengan menyukseskan agenda sertifikasi halal yang menjadi program utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
HNW sapaan akrabnya menyebut dukungan ini sebagai terobosan untuk merealisasikan program pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
“Dukungan ini salah satunya tercermin secara nyata dari anggaran yang diterima oleh BPJPH. Pagu indikatif awal BPJPH dari pemerintah untuk tahun 2026 hanya Rp 216 Miliar, namun setelah dibahas pada rapat kerja komisi 8 DPR bersama BPJPH, alhamdulillah peningkatan pada RAPBN 2026 menjadi Rp 551,8 Miliar. Tentu kami di Komisi 8 DPR bersama BPJH akan memperjuangkan lagi sampai di angka yang diusulkan yakni Rp 2,3 triliun,” kata HNW pada kegiatan Literasi Sadar Halal bagi Kelompok Masyarakat, Sabtu (30/8).
Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini menyebut, dengan kenaikan anggaran ini maka target sertifikat halal dengan pemeriksaan meningkat dari proyeksi 16.000 pada 2025 menjadi 32.000 pada 2026.
Sertifikat halal self-declare bagi umkm juga meningkat dari proyeksi 1 juta pada 2025 menjadi 3,5 juta pada 2026.
Program self-declare ini yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya kalangan pengusaha mikro.
Sebab, tidak seperti semula, kini mereka bisa mengurus sertifikasi halal tanpa keluar biaya, dan sertifikat tersebut terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang mereka jual.
"Dan dengan demikian terjadilah peningkatan maslahat bagi pelaku UMKM terkait. Apalagi DPR juga berhasil mengoreksi yang semula sertifikasi halal tersentralisasi di pusat, kini bisa diselenggarakan hingga ke daerah, yang tentunya sangat membantu para pihak yang memerlukan sertifikasi halal tersebut,” sambungnya.
