jpnn.com, JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyoroti proyek penulisan buku sejarah ulang yang digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Menanggapi kritik dari koalisi masyarakat sipil yang menilai proyek ini bermuatan de-Soekarnoisasi dan mengaburkan fakta pelanggaran HAM, Arief menegaskan pentingnya objektivitas dalam penulisan sejarah.
"Ada pameo, sejarah itu ditulis oleh orang yang berkuasa. Untuk penulisan sejarah yang akan dilakukan, jangan menggunakan pameo itu. Sejarah harus ditulis secara objektif, tidak ditulis oleh orang yang berkuasa. Itu saja," tegas Arief Hidayat seusai mengikuti Seminar Nasional dengan tema ‘Mewujudkan Amanat Konstitusi, Pendidikan Dasar Gratis Untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing’ di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (30/6).
Ketika ditanya apakah proyek ini sebaiknya dihentikan, Arief tidak menolak kelanjutannya tetapi menekankan syarat mutlak, yakni jujur dan netral.
"Boleh diteruskan, tetapi penulisannya harus secara objektif dan jujur. Tidak boleh sejarah ditulis menurut versi penguasa," ujar Arief.
Arief mengingatkan konsekuensi serius jika buku sejarah tetap disusun dengan pendekatan sepihak. "Ya, enggak benar itu," sambung Arief singkat.
Kritik Arief sejalan dengan kekhawatiran sejarawan dan aktivis yang menilai proyek berpotensi melakukan revisi sejarah secara politis, terutama dalam menyikapi periode kepemimpinan Soekarno dan kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk menyangkal adanya perkosaan massal perempuan Tionghoa pada 98. (tan/jpnn)
.jpeg)
