jpnn.com, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil menilai langkah pengerahan prajurit TNI untuk mengamankan DPR RI seperti disampaikan Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin, bertabrakan dengan Tuntutan Rakyat 17+8.
Hal demikian diungkapkan koalisi masyarakat sipil melalui keterangan pers seperti dibagikan Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi, Rabu (17/9).
"Tidak sejalan dengan tuntutan rakyat yang tertuang dalam agenda tuntutan 17+8," demikian pernyataan koalisi dikutip Rabu.
Adapun, organisasi yang masuk dalam koalisi masyarakat sipil ialah Setara, IMPARSIAL, CENTRA INITIATIVE, Raksha Initiatives, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), DEJURE, PBHI, LBH Apik, hingga WALHI.
Koalisi menganggap pernyataan Sjafrie yang bilang TNI dilibatkan menjaga gedung DPR melawan kehendak rakyat.
"Jelas-jelas melawan arus kehendak rakyat dan hal itu cermin dari pejabat pemerintahan yang tidak mendengarkan suara rakyat," lanjut mereka.
Koalisi juga beranggapan pernyataan Menteri Pertahanan soal pelibatan militer menjaga gedung DPR bertentangan dengan UU TNI.
Mereka bahkan menganggap pengerahan prajurit menjaga gedung DPR berpotensi mengganggu profesionalisme TNI di bidang pertahanan.
