jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Winarko menyebut ada dampak negatif ketika surat pengukuhan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Bambang Noertjahjo tak kunjung diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Jika kondisi ini terus dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan, situasi tersebut sangat berpotensi memicu kegaduhan politik di tingkat lokal," kata Yanuar kepada awak media, Selasa (19/5).
Selain kegaduhan politik, kata dia, surat pengukuhan yang tak kunjung terbit berpotensi menganggu jalannya roda pemerintahan di Tangsel.
"Keresahan di tengah masyarakat juga berisiko meluas akibat munculnya keraguan atas legalitas formal dari setiap kebijakan organisasi dan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkot Tangsel," lanjutnya.
Yanuar meminta pemerintah pusat dalam hal ini BKN tidak menganggap remeh urusan selembar surat pengukuhan Sekda Kota Tangsel.
"Saya mendesak BKN untuk segera mengeluarkan surat pengukuhan tersebut tanpa menunda-nunda lagi," kata Yanuar.
Terlebih lagi, dia menjelaskan bahwa posisi Sekda sebagai jabatan tertinggi bagi PNS di suatu daerah.
Sekda, ujar Yanuar, menjadi motor penggerak utama birokrasi, sekaligus orang yang memegang kunci keuangan daerah.
