jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sihar Sitorus, menyoroti realisasi anggaran Bantuan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai lamban dan meminta kejelasan terkait dampak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terhadap ekonomi daerah.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Sihar mengungkapkan BGN saat ini mengelola anggaran Rp 71 triliun dan meminta tambahan Rp 28 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp 99 triliun. Namun, hingga saat ini, target realisasi baru mencapai Rp 36,23 triliun.
"Masih ada Rp 63,4 triliun lagi yang harus terserap dalam satu setengah bulan. BGN mungkin bisa memberi kami gambaran penyerapannya seperti apa sehingga benar-benar tercapai," tegas Sihar. Ia menekankan akuntabilitas anggaran yang besar ini perlu dipastikan.
Selain itu, Sihar juga menyoroti kebijakan MBG yang disebutnya sedang membangun suatu ekosistem. Ia mengambil contoh sektor peternakan yang sempat diutarakan BGN, di mana biaya tinggi sering menjadi tantangan utama.
"Bicara ekosistem, harus tahu biaya tinggi itu di mana? Apakah di ayam itu sendiri, apakah di pakan, kualitas bibit ayamnya atau di mana?" tanyanya.
Menurut perhitungan Sihar, anggaran Rp 100 triliun untuk program ini hanya akan menyumbang sekitar 0,04 persen pertumbuhan ekonomi. Ia berharap MBG dapat menjadi daya ungkit yang signifikan.
"Jadi yang kita inginkan MBG jadi leverage dan salah satu daya ungkit yang bisa menambah pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sehingga supply chain di sini menjadi penting untuk dikaji," tambahnya.
