jatim.jpnn.com, MADIUN - Pemprov Jatim memperkuat strategi penyelamatan fiskal daerah di tengah kebijakan baru. Salah satunya dengan menggagas forum 'Optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD)' yang digelar di Aston Madiun Hotel & Conference Center, Senin (4/8).
Forum ini diinisiasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim sebagai respons atas potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp4 triliun akibat penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dalam forum ini, BPKAD Jatim menggandeng Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim untuk menjajaki skema kerja sama pemanfaatan aset milik daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
"Kami ingin membangun kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku usaha agar aset milik daerah yang selama ini idle dapat dimanfaatkan secara produktif dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi," ujar Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen secara virtual.
Sigit menyebut, seluruh aset milik Pemprov kini telah terdigitalisasi dan dapat diakses secara terbuka lewat situs www.asetjatim.com, lengkap dengan studi kelayakan, nilai appraisal, dan skema legal kerja sama seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, hingga BGS dan BSG.
"Dengan kontribusi sebesar 14,5 persen terhadap PDB nasional dan 24,6 persen di Pulau Jawa, Jawa Timur adalah kekuatan ekonomi utama. Kami berkomitmen agar aset negara tidak hanya menjadi beban anggaran, tetapi justru sumber pendapatan dan peluang investasi,” katanya.
Penandatanganan kesepakatan kerja sama dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Jatim, Herry Indrawanto, Ketua Komisi C DPRD Jatim, dan pengurus HIPMI Jatim.
Anggota Komisi V DPR RI Ali Mufthi yang hadir sebagai pembicara kunci, menyoroti rendahnya PAD sebagai biang keladi buruknya infrastruktur daerah, khususnya di wilayah kabupaten.
