jpnn.com, JAKARTA - Ketua Banggar DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memperingatkan pemerintah mengenai tekanan ekonomi eksternal yang kian dahsyat dalam beberapa pekan terakhir. Ia mendesak Presiden untuk turun langsung memimpin upaya mitigasi dan segera menggelar rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Peringatan itu disampaikan Said usai menggelar Focus Group Discussion bersama enam pakar ekonomi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2).
Diskusi terbatas itu menghadirkan Yanuar Rizky (Moneter), Hendri Saparani (Ketenagakerjaan), Awalil Rizky (Fiskal), Yustinus Prastowo (Perpajakan), Ester Sri Astuti (UMKM), dan Bhima Yudhistira (Belanja Negara).
Said mengungkapkan bahwa sentimen negatif dari lembaga keuangan internasional seperti MSCI, Goldman Sachs, Moody's, hingga FTSE yang cenderung menahan diri hingga Mei mendatang merupakan sinyal peringatan serius bagi Indonesia.
"Jujur saja, kita diterpa badai, tekanan dari luar yang begitu dahsyat. Pembacaan ini semua tentu harus ada mitigasi dari pemerintah. Seharusnya ini dipimpin langsung oleh Presiden kita," tegas Said Abdullah.
Politikus senior PDI Perjuangan itu menilai klaim sepihak mengenai fundamental ekonomi yang kuat atau angka pertumbuhan di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen tidak lagi cukup untuk menenangkan pasar tanpa adanya bukti konkret perbaikan tata kelola.
Said secara khusus menyoroti krisis kepercayaan investor akibat isu transparansi di pasar modal. Ia mencontohkan komitmen Otoritas Jasa Keuangan terkait aturan free float 15 persen yang belum tereksekusi, serta praktik coordinated trading behavior atau goreng saham yang masih menghantui bursa.
"Tanpa asing memvonis kita dengan istilah de-freeze atau rebalancing, kita sebenarnya bisa melakukan perbaikan itu sendiri. Yang diperlukan saat ini bukan sekadar menumbuhkan pasar modal, tetapi menumbuhkan trust," ujarnya.
