jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute, Efriza, menilai penyelenggaraan retret kedua Kabinet Merah Putih di Hambalang bisa saja membahas wacana pilkada lewat DPRD.
Efriza menekankan bahwa retret ini merupakan wadah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pembantu presiden agar tetap dalam satu garis koordinasi pengelolaan kekuasaan.
"Retret lebih tepat dinilai sebagai upaya konsolidasi internal untuk menyamakan visi, disiplin kebijakan, dan soliditas koalisi. Ini penting agar program antarkementerian bisa berjalan selaras," kata Efriza kepada JPNN.com, Rabu (7/1).
Namun, lanjutnya, dalam praktik politik Indonesia, forum semacam ini memang kerap menjadi ruang informal untuk membangun kesepahaman politik lintas partai politik pendukung pemerintah, termasuk menyamakan sikap atas isu strategis yang sedang atau akan dibahas di DPR.
"Sebab hal wajar, jika ada pembahasan ini baik secara formal maupun dialog informal semata, karena diyakini tujuan retret adalah memperkuat soliditas pemerintahan dan menyamakan persepsi antarkementerian," jelasnya.
Dia meyakini retret itu ada kemungkinan ruang dialog informal membahas wacana pilkada melalui DPRD.
"Bisa saja menjadi salah satu topik yang “disenyapkan” agar tidak memicu kegaduhan publik, ruang dialog antarpartai politik koalisi pemerintahan terbuka dengan minus PDIP tentu saja, apalagi tiga partai politik pemerintah masih sifatnya mencermati dinamika politik yakni Partai NasDem, PKS, dan Demokrat," tutur Efriza.
Dia menilai meski dialog ini bisa saja terjadi, tetapi arah akhirnya tetap sangat bergantung pada dinamika di parlemen, resistensi publik, serta kalkulasi elektoral masing-masing partai politik.
