jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei nasional Polling Institute menunjukkan mayoritas publik tidak percaya bahwa hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi), mengalami keretakan akibat pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto.
Dalam survei yang digelar pada 4–7 Agustus 2025 itu, sebanyak 52,1 persen responden menyatakan tidak percaya (28,3 persen kurang percaya dan 23,8 persen tidak percaya sama sekali) terhadap anggapan bahwa hubungan Prabowo–Jokowi tidak harmonis pasca kebijakan tersebut.
Sementara itu, yang menyatakan percaya hanya 23,2 persen (3,6 persen sangat percaya dan 19,6 persen cukup percaya). Adapun sisanya, 24,8 persen, memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
“Temuan ini mengindikasikan bahwa publik melihat hubungan Prabowo dan Jokowi relatif stabil, meskipun muncul kebijakan yang berpotensi menimbulkan tafsir politik seperti pemberian abolisi dan amnesti,” ujar peneliti utama Polling Institute Kennedy Muslim saat memaparkan rilis survei bertajuk ‘Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara dan Isu-Isu Politik Terkini’ secara virtual, Minggu (24/8).
Menurut Kennedy, mayoritas publik menilai kebijakan Prabowo tersebut lebih sebagai langkah politik yang berorientasi pada rekonsiliasi, bukan pemicu disharmoni.
“Responden cenderung menilai keputusan Presiden justru memperluas ruang politik inklusif, sehingga isu retaknya hubungan Prabowo–Jokowi tidak terlalu dipercaya,” jelasnya.
Meski begitu, kata Kennedy, angka 23,2 persen yang percaya hubungan Prabowo–Jokowi tidak harmonis menunjukkan masih adanya persepsi kritis di sebagian masyarakat.
“Ini bisa berasal dari kelompok yang menilai kebijakan amnesti berpotensi mengganggu komunikasi politik antara dua figur nasional tersebut,” imbuhnya.
