jpnn.com, MEDAN - Upaya penyelesaian konflik dualisme di Universitas Darma Agung kembali menemui kebuntuan dalam pertemuan yang digelar di kantor LLDikti Wilayah I pada Kamis (2/4).
Sebelumnya, kubu yayasan yang dipimpin oleh Partahi Siregar telah melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait nasib mahasiswa yang terdampak konflik.
Dari konsultasi tersebut, muncul kesepahaman awal agar kedua kubu dapat bersama-sama melaksanakan wisuda demi menjamin hak akademik mahasiswa.
Namun, dalam forum mediasi tersebut, pihak yayasan versi Hana Nelsri Kaban tidak hadir. Pihak yang mengikuti pertemuan hanya unsur rektorat dari kubu tersebut, tanpa kehadiran yayasan sebagai pemegang otoritas utama dalam pengambilan keputusan.
Kondisi makin memicu sorotan karena Kepala LLDikti Wilayah I diketahui telah berada di kantor pada saat pertemuan berlangsung, namun tidak kunjung hadir di ruang mediasi. Hingga forum berakhir, tidak ada arahan maupun solusi konkret yang disampaikan kepada para pihak yang bersengketa.
Situasi tersebut memunculkan penilaian bahwa peran mediasi dari LLDikti tidak berjalan efektif. Sejumlah pihak yang hadir menyayangkan tidak adanya ketegasan dari otoritas yang seharusnya menjadi penengah dalam konflik.
“Masalah ini menyangkut masa depan mahasiswa. Seharusnya ada kehadiran dan keputusan yang jelas dari pihak yang berwenang,” ungkap peserta dari kubu Partahi Siregar dalam keterangan pers.
Ketidakhadiran pihak yayasan dalam forum strategis serta minimnya peran mediasi dinilai menjadi hambatan utama penyelesaian konflik, mengingat persoalan inti berada pada dualisme kepemilikan dan legalitas yayasan, bukan sekadar operasional kampus.
