6 hours ago
6
jpnn.com, JAKARTA - Seruan sekelompok purnawirawan TNI untuk memecat Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI di dinilai drama politik yang tak perlu dilakukan. Bahkan tudingan adanya pelanggaran administratif yang menjadi alasan mereka mendesak pemecatan terasa lebih politis ketimbang yuridis.
Demikian disampaikan pengamat hukum dan politik Dr. Pieter C Zulkifli, SH, MH, dalam catatan analisis politiknya. Dia menyayangkan sikap para purnawirawan TNI tersebut.
"Di saat negeri ini membutuhkan ketenangan dan arah yang jelas, justru mereka yang harusnya jadi sosok panutan memilih menabuh genderang kegaduhan," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 26 April 2025.
Mantan Ketua Komisi III DPR itu mengaku heran dengan kegaduhan politik yang akhir-akhir ini terjadi di ruang publik. Alih-alih membawa pencerahan tapi justru menebalkan kabut perpecahan.Apalagi, kata dia, sekelompok purnawirawan TNI yang seyogianya menjadi contoh ketenangan dan kebijaksanaan malah turut serta dalam pusaran hiruk-pikuk dengan melayangkan tuntutan pemecatan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
"Dalih yang digunakan pun tampak dipaksakan, pelanggaran administratif dalam proses pencalonan," kata dia.
Pieter Zulkifli mengatakan bila publik tidak bisa menutup mata terhadap pentingnya etika dan hukum dalam kontestasi politik. Namun, saat sebuah gugatan kehilangan proporsinya bahkan terkesan mengada-ada, maka yang muncul bukanlah keadilan, melainkan kegaduhan.
"Kita justru patut bertanya, untuk siapa sebenarnya tuntutan ini diajukan?" ucap dia.
Sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan tuntutan terbuka kepada Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dalam pernyataan tersebut, mereka mendesak agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil langkah mengganti Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dengan dalih proses pencalonannya melanggar hukum.
