jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan seluruh pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya sejumlah isu terkait dugaan pemborosan belanja daerah, mulai dari alokasi makan-minum (mamin), perjalanan dinas ke luar negeri, hingga pinjaman daerah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya M Fikser menyatakan seluruh pos anggaran telah melalui mekanisme yang ketat serta diarahkan untuk kepentingan publik. Salah satunya adalah anggaran makan dan minum.
“Anggaran mamin itu peruntukannya untuk kegiatan kemasyarakatan. Misalnya saat ada tamu kepala daerah, atau acara bersama masyarakat. Bahkan, rapat internal pemkot tidak ada anggaran mamin. Pengeluaran mamin baru bisa dilakukan bila ada tamu dari luar,” jelas Fikser, Kamis (25/9).
Fikser juga menyinggung pemberitaan terkait pengadaan 557 ribu paket makan lapangan senilai Rp15,3 miliar. Dia menyatakan alokasi tersebut bukan untuk konsumsi Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan untuk mendukung kegiatan publik.
“Contohnya, kegiatan seperti Festival Rujak Uleg, kan ada ruang transit. Nah, itu kami ada tamu dari luar maupun instansi lain di luar pemkot. Jadi, belanja mamin ini untuk jamuan tamu, bukan untuk wali kota atau pejabat internal,” katanya.
Isu perjalanan dinas luar negeri pun ikut diluruskan. Fikser menegaskan sejak pandemi Covid-19, Pemkot Surabaya tidak lagi menganggarkan perjalanan ke luar negeri, kecuali seluruh biaya ditanggung pihak penyelenggara.
“Kami menjalin sister city dengan 25 kota, seperti Kochi (Jepang) atau Liverpool (Inggris). Yang dikirim ke sana pun juga bukan pejabat, melainkan tenaga teknis, misalnya guru atau tenaga medis untuk belajar di sana. Itu pun harus izin Kemendagri,” paparnya.
