jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya membuka kanal pengaduan khusus untuk menangani praktik premanisme dan mafia tanah secara langsung, dan tanpa prosedur berbelit. Langkah itu diambil agar warga memiliki akses cepat untuk melapor ketika menghadapi intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan dalam persoalan pertanahan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan setiap sengketa tanah harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan tekanan maupun aksi premanisme.
“Surabaya berdiri di atas hukum. Kalau ada sengketa tanah, laporkan. Jangan takut, jangan pakai cara-cara intimidasi atau kekerasan,” kata Eri, Senin (5/1).
Menurut Eri, praktik premanisme kerap muncul ketika konflik lahan dimanfaatkan oknum tertentu untuk menekan pihak lain. Kondisi tersebut dinilai membahayakan rasa aman masyarakat dan tidak boleh dibiarkan berkembang.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Surabaya membuka hotline pengaduan yang bisa diakses masyarakat kapan saja melalui nomor +62 817-0013-010 serta Call Center 112. Warga juga dapat melaporkan persoalan premanisme dan mafia tanah melalui kelurahan setempat.
Eri mengatakan setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh satuan tugas penanganan premanisme dan mafia tanah yang dibentuk Pemkot Surabaya, bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
“Tidak boleh ada premanisme di Surabaya. Siapa pun yang melakukan kekerasan, pemaksaan, atau intimidasi akan kami tindak tegas,” ujarnya.
Dia menambahkan kelurahan diberi waktu maksimal dua kali 24 jam untuk meneruskan dan menangani laporan warga bersama satgas terkait. Camat dan lurah pun diminta aktif menyosialisasikan hotline pengaduan hingga tingkat RW.
