jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tengah mengakselerasi penyusunan rencana induk (master plan) sebagai kerangka acuan utama pengembangan dan penataan kawasan pantai selatan. Langkah ini dilakukan guna memastikan pembangunan di wilayah pesisir memiliki arah yang jelas dan berkekuatan hukum tetap.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul Ari Budi Nugroho mengungkapkan bahwa penyusunan rencana induk ini telah berjalan sejak 2025 dan terus berlanjut hingga 2026. Ke depannya, rencana ini akan diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbup).
"Jadi, rencana induk yang sedang disusun tersebut nantinya mempunyai kekuatan hukum atau legalitas. Ini menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun calon investor dalam pengembangan pantai selatan," ujar Ari di Bantul, Kamis (9/4).
Penyusunan dokumen strategis ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari masyarakat, unsur pemerintah, hingga pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Hal ini menjadi krusial mengingat mayoritas lahan di kawasan pantai selatan Bantul berstatus tanah milik Keraton atau Sultan Ground (SG).
Ari mengatakan pihak Penghageng Kawedanan Ageng Punokawan Datu Dono Suyoso Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi, telah memberikan arahan khusus untuk menyempurnakan penataan tersebut.
"Master plan ini memuat pedoman kegiatan untuk jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang," imbuhnya.
Dengan garis pantai mencapai 14 kilometer, Pemkab Bantul menargetkan dokumen ini rampung secepatnya agar pada 2026 sudah terdapat kerangka kerja teknis yang bisa diimplementasikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
