jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Indonesia mengingatkan agar masyarakat tak nekat melaksanakan ibadah haji tanpa prosedur yang jelas. Hal ini untuk mengantisipasi kejadi yang tidak diinginkan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi banyaknya upaya kasus pemberangkatkan haji ilegal.
Modusnya adalah berpura-pura berwisata keMalaysia hingga mengaku kembali bekerja di Arab Saudi menggunakan iqomah dan visa kerja.
"Pemerintah telah mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menunaikan haji sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Kami sepakati bersama dengan Pemerintah Saudi Arabia," kata Yusril ditemui di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (19/5).
Yusril menegaskan bagi masyarakat yang hendak menunaikan rukun Islam ke-5 itu tetap harus memiliki visa haji.
"Lebih baik ikuti aja ibadah haji yang diatur pemerintah. Jangan sampai kemudian tidak menggunakan visa haji terus berangkat ke pihak ketiga pergi ke sana, memanfaatkan kota dari negara yang bersangkutan lalu kemudian tumbuh banyak masalah sampai di Saudi Arabia," katanya.
Namun, jika ditemukan WNI kedapatan tidak menggunakan visa haji ketika tiba di Arab Saudi, pemerintah memastikan akan mekakukan pembelaan.
"Mau tidak mau pemerintah akan menangani kasus ini karena WNI, tetap apapun kalau warga negara itu salah. Kalau di luar negeri tetap harus kita bela itu prinsip kita. Kalau mereka terlantar di Saudi Arabia kami harus mengambil langkah-langkah, tetapi ini jangan diartikan besok besok berangkat aja di luar prosedur, pemerintah akan turun tangan juga. Ini akan menyusahkan kami semua," katanya.
