jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, menyatakan bahwa rencana pembentukan tim atau komisi reformasi Kepolisian RI bernuansa gimmick, tidak sistemik, dan sekadar monumental.
Julius mengapresiasi respons Presiden Prabowo Subianto terhadap usulan reformasi Polri, tetapi menekankan bahwa perbaikan institusi kepolisian adalah mandat konstitusional yang harus dijalankan secara berkelanjutan.
"Respons Presiden Prabowo Subianto terhadap usulan reformasi Kepolisian RI harus diapresiasi, mengingat paling tidak ada tiga alasan, pertama, bahwa perbaikan dan kemajuan Polri secara kelembagaan adalah mandat konstitusional," ujar Julius.
Lebih lanjut, Julius menjelaskan bahwa reformasi harus menyentuh aspek fundamental, yaitu kultur, regulasi, dan struktur, bukan dilakukan secara parsial. Ia menilai pembentukan tim reformasi selama ini tidak membawa perbaikan yang struktural dan sistemik.
"Pembentukan Komisi, Tim Independen, dan lainnya tidak pernah membawa evaluasi dan perbaikan struktural dan sistemik. Malah cenderung mudah diisi oleh orang-orang yang tidak relevan, bahkan politisi, sehingga arah dan hasilnya tentu akan dipolitisasi," tegasnya.
Julius mendesak agar evaluasi dan perbaikan institusi Polri dilakukan melalui kerangka konstitusional, yaitu dengan merevisi undang-undang yang mengatur tentang Polri. Ia menegaskan bahwa hal ini penting untuk memperkuat demokrasi, menjaga supremasi sipil, dan menciptakan iklim investasi yang stabil.
"Pada akhirnya, evaluasi dan perbaikan sistemik Polri harus tetap dalam kerangka reformasi konstitusional dan institusional," pungkas Julius Ibrani. (tan/jpnn)
